ALUR PENGURUSAN DAN LIGALISER IJAZAH MI MAFATIHUL HUDA

JADWAL PELAJARAN TAHUN 2018/2019

DATA SISWA MI MAFATIHUL HUDA TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	19	24	43
II	25	20	45
III	21	21	42
IV	23	5	28
V	18	23	41
VI	27	12	39
Jumlah	133	105	238

ANALISIS ALOKASI WAKTU

Menyusun Analisis Alokasi Waktu, Prota Dan Prosem

a.      Alokasi waktu

Langkah-langkah perhitungan alokasi waktu adalah sebagai kerikut :

1.    Langkah pertama menghitung jumlah minggu dalam satu semester, dengan

2.    Langkah kedua adalah menghitung jumlah Minggu tidak Efektif.

3.    Langkah ketiga adalah menghitung Minggu Efektif (ME)

4.    Menentukan Banyak Jam Efektif (JE)

5.    Mendistribusikan Alokasi Waktu Per KD.

 b.     Program tahunan

Program Tahunan  adalah rencana umum pelaksanaan pembelajaran muatan pelajaran  berisi antara  lain    rencana  penetapan  alokasi waktu satu  tahun pembelajaran

Langkah-langkah perancangan Program Tahunan:

1.        Menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas.

2.        Menandai hari-hari libur, permulaan  tahun  pelajaran,  minggu efektif pada kalender akademik.

3.        Menghitung jumlah Minggu Belajar Efektif (MBE) dalam satu tahun.

4.        Mendistribusikan  alokasi  waktu  Minggu Belajar  Efektif (MBE)   ke  dalam subtema.

c.      Program semester

Program Semester  merupakan  penjabaran  dari  program  tahunan  sehingga program tersebut tidak bisa disusun sebelum tersusun program tahunan

Langkah-langkah perancangan program semester:

1.    Menelaah kalender pendidikan dan ciri  khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan.

2.    Menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif (per minggu).

3.    Menghitung jumlah Hari   Belajar  Efektif (HBE)  dan Jam   Belajar  Efektif  (JBE) setiap bulan dan semester dalam satu tahun.

4.    Menghitung Jumlah Jam   Pembelajaran (JP)  sesuai dengan ketentuan  yang terdapat pada struktur kurikulum yang berlaku.

JP Tematik = beban belajar dalam satu minggu - beban belajar muatan pelajaran PAI dan Mulok

5.    Mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk penilaian serta review materi.

Contoh Pemetaan KD Persemester

Sumber :

1.   Panduan penilaian untuk Sekolah Dasar, Direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan 2016

2.   https://sankguru.blogspot.co.id/2017/01/cara-efektif-menghitung-alokasi-waktu.html

PERATURAN AKADEMIK MI MAFATIHUL HUDA

PERATURAN AKADEMIK

MADRASAH IBTIDAIYAH MAFATIHUL HUDA

BANGSONGAN SUKOANYAR MOJO KEDIRI

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt. atas tersusunnya dokumen “Peraturan Akademik” untuk Tahun pelajaran 2018/2019 di MI Mafatihul Huda Bangsongan Sukoanyar Mojo Kediri Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Standar pengelolaan pendidikan mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 19 Tahun 2007 untuk melaksanakan rencana kerja sekolah diperlukan berbagai pedoman pengelolaan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional.

Bagian utama dari pedoman pengelolaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran adalah peraturan akademik Sekolah Dasar. Peraturan akademik adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen sekolah yang terkait dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang disusun untuk satu tahun pelajaran. Maka dalam upaya memenuhi kebutuhan satuan pendidikan guna mempercepat pemenuhan standar pengelolaan pendidikan, MI Mafatihul Huda Bangsongan Sukoanyar Mojo Kediri menyusun Peraturan Akademik Tahun pelajaran 2018/2019

Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Peraturan Akademik MI Mafatihul Huda Bangsongan Sukoanyar Mojo Kediri tahun 2018/2019 ini terselesaikan. Semoga amal baik semuanya dibalas berlipat ganda. Amin. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi tersusunnya peraturan akademik yang lebih baik lagi. Semoga dengan adanya dokumen peraturan akademik ini dapat bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi aktvitas akademika di MI Mafatihul Huda Bangsongan Sukoanyar Mojo Kediri.

Kediri, 16 Juli 2018

Kepala Madrasah,

ANA MUSTAQIMATUDINA, M.Pd.I

NIP

LEMBAR PENGESAHAN

Peraturan Akademik MI Mafatihul Huda Bangsongan Sukoanyar Mojo Kediri ini telah disahkan dan dinyatakan berlaku penggunaannya di MI Mafatihul Huda Bangsongan Sukoanyar Mojo Kediri pada Tahun pelajaran 2018/2019

Disahkan di              : Kediri

Pada Tanggal           : 16 Juli 2018

Komite Madrasah IMAM BISRI, A.Ma NIP.

Kepala Madrasah, ANA MUSTAQIMATUDINA, M.Pd.I NIP.

  

KEPUTUSAN KEPALA MI MAFATIHUL HUDA

Nomor : 03/YIA/MI-MH/SK/VII/2018

Tentang

Peraturan Akademik MI Mafatihul Huda tahun pelajaran 2018/2019

MENIMBANG :

1.     Bahwa dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar yang kondusif diperlukan peraturan akademik bagi peserta didik.

2.   Bahwa peraturan akademik  merupakan  peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, ujian madrasahdan ujian nasional, remedial dan pengayaan, kenaikkan kelas, kelulusan, dan hak-hak peserta didik MI Mafatihul Huda Bangsongan Sukoanyar Mojo Kediri

3.   Bahwa peraturan akademik diberlakukan bagi semua peserta didik  MI Mafatihul Huda Bangsongan Sukoanyar Mojo Kediri, agar  dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

MENGINGAT :

1.        Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.        Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  Pendidikan.

3.        Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.

4.     Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

5.        Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 19 Tahun 2007  tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar  dan Menengah.

6.        Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian.

7.        PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.

8.        Surat Keputusan Direktur Djendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 576 Tahun 2006 tentang Laporan Hasil Belajar.

MEMPERHATIKAN :

Persetujuan Rapat  Dewan Pendidik dan Komite MI Mafatihul Huda Bangsongan Sukoanyar Mojo Kediri pada tanggal 16 Juli 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK MI MAFATIHUL HUDA BANGSONGAN SUKOANYAR MOJO KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2018/2019

PERTAMA                   : Peraturan Akademik  MI Mafatihul Huda Bangsongan Sukoanyar Mojo Kediri adalah sebagaimana yang tercantum  dalam lampiran  keputusan Ini.

KEDUA                        : Peraturan Akademik  MI Mafatihul Huda Bangsongan Sukoanyar Mojo Kediri sebagaimana yang dimaksud dalam diktum  pertama diberlakukan  bagi semua siswa MI Mafatihul Huda Bangsongan Sukoanyar Mojo Kediri

KETIGA                      : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

 

Ditetapkan               :  di Kediri

Pada tanggal            :  16 Juli 2018

Kepala Madrasah,

ANA MUSTAQIMATUDINA, M.Pd.I

NIP.

 

Lampiran Keputusan Kepala MI Mafatihul Huda Bangsongan Sukoanyar Mojo Kediri

Nomor             : 03/YIA/MI-MH/SK/VII/2018

Tentang               : PERATURAN AKADEMIK  MI MAFATIHUL HUDA

PERATURAN AKADEMIK  MI MAFATIHUL HUDA

BANGSONGAN SUKOANYAR MOJO KEDIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.      Peraturan Akademik  merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, ujian madrasahdan ujian nasional, remedial dan pengayaan, kenaikkan kelas, kelulusan, dan hak-hak lainnya bagi siswa MI Mafatihul Huda Bangsongan Sukoanyar Mojo Kediri

2.      Peraturan Akademik  merupakan  ketentuan yang mengatur hak-hak siswa menggunakan fasilitas yang dimiliki sekolah untuk kegiatan belajar.

3.      Peraturan akademik  merupakan  peraturan yang mengatur layanan konsultasi kepada guru kelas, guru mata pelajaran, konselor (jika ada).

4.      Siswa MI Mafatihul Huda Bangsongan Sukoanyar Mojo Kediri adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di MI Mafatihul Huda Bangsongan Sukoanyar Mojo Kediri

5.      Penilaian  harian  adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih.

6.      Penilaian  tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 - 9 kegiatan pembelajaran.

7.      Penilaian  akhir semester  adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester 1 .

8.      Penilaian  akhir sekolah  adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester 2.

BAB II

KETENTUAN KEHADIRAN

Pasal 2

1.      Tingkat kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran dan melaksanakan tugas dari guru minimal adalah 85% dari  total jumlah tatap muka dan total jumlah tugas dari guru.

2.      Setiap siswa harus hadir dan mengikuti dengan aktif pada seluruh kegiatan pembelajaran di kelas atau di luar kelas baik teori maupun praktik.

3.      Ketidakhadiran karena sakit, harus ada keterangan dari orang tua secara tertulis atau surat keterangan dokter dan tidak diperhitungkan dalam ketentuan yang diatur dalam ayat (1) pasal ini.

4.      Ketidakhadiran siswa karena sebab lain harus ada surat keterangan dari orang tua atau wali murid/ wali siswa dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) hari dalam satu tahun.

BAB III

KETENTUAN PENILAIAN

Pasal 3

Penilaian Harian

1.      Naskah Penilaian  harian  disusun oleh guru kelas dan atau guru mata pelajaran dan sudah harus tersusun periode pelaksanaannya bersamaan saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian.

2.      Penilaian  harian  dilaksanakan oleh guru kelas dan atau guru mata pelajaran setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.

3.      Penilaian  harian  minimal berupa tes tertulis berbentuk soal objektif dan subjektif (isian dan uraian) dan atau tes lisan.

4.      Penilaian  harian  dapat juga berupa praktik atau berupa penilaian kinerja sesuai dengan karakteristik materi/KD  (lihat pasal 7 peraturan ini).

5.      Jumlah soal disesuaikan dengan keluasan dan kedalaman materi.

6.      Hasil Penilaian  harian  diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan Penilaian  harian  berikutnya.

7.      Peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) harus mengikuti kegiatan remedial.

8.      Kegiatan remidial dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 4

Penilaian Tengah Semester

1.      Naskah Penilaian  tengah semester disusun oleh guru kelas dan atau guru mata pelajaran dan sudah harus tersusun periode pelaksanaannya bersamaan saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian.

2.      Penilaian  tengah semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama pada setiap tingkat/kelas untuk seluruh mata pelajaran setelah 8 atau 9 minggu kegiatan pembelajaran.

3.      Cakupan materi Penilaian  tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.

4.      Penilaian  tengah semester  berupa tes tertulis berbentuk objektif dan subjektif.

5.      Hasil Penilaian  tengah semester  diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan.

Pasal 5

Penilaian Akhir Semester

1.      Naskah Penilaian  akhir semester  disusun oleh guru kelas dan atau guru mata pelajaran dan sudah harus tersusun periode pelaksanaannya bersamaan saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian.

2.      Penilaian  akhir semester  dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama pada setiap tingkat/kelas untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester gasal.

3.      Cakupan Penilaian  akhir semester  meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada semester tersebut.

4.      Penilaian  akhir semester   berupa tes tertulis berbentuk soal pilihan ganda (PG), isian singkat, dan soal uraian.

5.      Untuk mata pelajaran tertentu dilaksanakan Penilaian  akhir semester  praktik.

6.      Jumlah soal pada setiap jenjang kelas disesuaikan dengan keluasan dan kedalaman serta karakteristik materi.

7.      Hasil Penilaian  akhir semester   diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 12 hari setelah pelaksanaan.

Pasal 6

Penilaian  Akhir Sekolah

1.      Penilaian  akhir sekolah  disusun oleh guru kelas dan atau guru mata pelajaran dan sudah harus tersusun periode pelaksanaannya bersamaan saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian.

2.      Penilaian  akhir sekolah  dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester genap.

3.      Cakupan materi Penilaian  akhir sekolah   meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar ( KD ) pada semester tersebut.

4.      Penilaian  akhir sekolah  berupa tes tertulis berbentuk soal objektif dan subjektif yang berupa soal pilihan ganda (PG), isian singkat, dan soal uraian.

5.      Jumlah soal pada setiap jenjang kelas disesuaikan dengan keluasan dan kedalaman serta karakteristik materi.

6.      Hasil Penilaian  akhir sekolah  diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya ..... hari setelah pelaksanaan.

Pasal 7

Penilaian Praktik

1.      Penilaian praktik hanya dilakukan pada mata pelajaran tertentu.

2.      Penilaian praktik hanya dilakukan pada indikator yang bersifat praktik.

3.      Pelaksanaan penilaian praktik disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang yang  disusun dalam penjabaran RPP.

4.      Instrumen dan prosedur penilaian praktik disusun dan dikembangkan oleh guru berdasarkan ketentuan  yang berlaku.

Pasal 8

Penilaian Akhlak

1.      Penilaian akhlak  harus dilakukan oleh semua guru kelas maupun semua guru mata pelajaran .

2.      Penilaian akhlak dilakukan pada indikator yang memiliki ranah afektif.

3.      Pelaksanaan penilaian akhlak disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang yang disusun dalam penjabaran RPP.

4.      Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan  yang berlaku.

5.      Hasil penilaian akhlak dilaporkan kepada guru Pendidikan Agama.

Pasal 9

Penilaian Kepribadian

1.      Penilaian kepribadian semua guru kelas dan semua guru mata pelajaran.

2.      Pelaksanaan penilaian akhlak disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang yang disusun dalam penjabaran RPP.

3.      Pelaksanaan penilaian kepribadian diharapkan mampu memberikan umpan balik bagi pembentukan pribadi yanf berkarakter.

4.      Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

5.      Hasil penilaian kepribadian dilaporkan kepada guru PKn.

Pasal 10

Ujian madrasah

1.      Ujian madrasahdilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran.

2.      Ujian madrasahmeliputi ujian tulis dan ujian praktik dan penilaian sikap pada kelompok mata pelajaran tertentu.

3.      Prosedur dan pelaksanaan ujian madrasahtulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Ujian Nasional

1.      Ujian nasional adalah penilaian yang dilaksanakan oleh pemerintah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang merupakan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.      Prosedur dan pelaksanaan ujian nasional mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN KENAIKKAN DAN KELULUSAN

Pasal 12

Ketentuan Kenaikkan Kelas

1.      Mempunyai nilai seluruh aspek penilaian pada semua mata pelajaran yang  diujikan di kelas VI semester ganjil dan genap.

2.      Nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) tidak lebih dari tiga  mata pelajaran.

3.      Kehadiran siswa minimal 90 % dari total hari efektif dalam setahun.

4.      Tidak hadir tanpa keterangan ( alpha ) maksimal 5 hari dalam satu tahun pelajaran

5.      Mempunyai nilai ekstra kurikuler sesuai pilihan peserta didik.

Pasal 13

Ketentuan Kenaikkan Kelas I – Kelas V

1.      Mempunyai nilai seluruh aspek penilaian pada semua mata pelajaran yang  diujikan di kelas I sampai kelas V semester ganjil dan genap.

2.      Nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) tidak lebih dari tiga  mata pelajaran.

3.      Kehadiran siswa minimal 90 % dari total hari efektif yang berlaku.

4.      Tidak hadir tanpa keterangan (alpha) maksimal 10 hari dalam satu tahun pelajaran

5.      Mempunyai nilai ekstra kurikuler sesuai pilihan peserta didik.

6.      Mata pelajaran matematika, IPA dan bahasa Indonesia tidak boleh kurang dari KKM

Pasal 14

Kelulusan dari Satuan Pendidikan

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan :

1.      Menyelesaikan seluruh program pembelajaran

2.      Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir pada seluruh mata pelajaran:

a. Kelompok mata pelajaran agaa dan akhlak mulia

b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian

c. Kelompok mata pelajaran estetika, dan

d. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan

3.      Lulus Ujian madrasahuntuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

4.      Lulus Ujian Nasional.

Pasal 15

Kelulusan Ujian Nasional

1. Peserta didika dinyatakan lulus Ujian Nasional jika dapat memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan berdasarkan perolehan nilai sekolaha (S).
2. Nilai madrasah (NM) diperoleh dari rata-rata gabungan nilai Ujian madrasah dan nilai rata-rata rapor semester 7, 8, 9, 10, dan 11 dengan pembobotan 60% untuk nilai ujian madrasah (UM) dan 40% untuk nilai rata-rata rapor.
3. Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan perdasarkan nilai akhir (NA)
4. NA diperoleh dari rata-rata gabungan nilai madrasah dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai UN dengan pembobotan 60% nilai ujian nasional (UN) dan 40% nilai madrasah (NM).
5. Kriteria kelulusan UN ditetapkan melalui rapat dewan guru berdasarkan:

a. nilai minimal setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan

b. nilai rata-rata ketiga mata pelajaran yang diujinasionalkan

BAB V

HAK PESERTA DIDIK  MENGGUNAKAN FASILITAS

 Pasal 16

Perpustakaan

1.      Setiap siswa secara otomatis menjadi anggota perpustakaan.

2.      Setiap siswa berhak meminjam buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.      Setiap siswa berhak memanfaatkan buku perpustakaan sebagai sumber belajar.

4.      Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan guru mata pelajaran / piket.

5.      Setiap siswa berhak mengakses internet di Ruang Perpustakaan untuk keperluan tugas mata pelajaran di luar waktu kegiatan belajar (sesuai jadwal yang ditentukan).

Pasal 17

Laboratorium Komputer

1.      Setiap siswa berhak  melakukan praktik komputer di laboratorium komputer pada saat jam pelajaran TIK.

2.      Siswa melakukan praktik di laboratorium dibawah pengawasan guru mata pelajaran.

3.      Dalam melakukan praktikum siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

BAB VI

HAK SISWA MENDAPAT LAYANAN KONSELING

Pasal 18

Konsultasi dengan Guru Mata Pelajaran

1.      Setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran.

2.      Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara siswa dan guru.

3.      Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran hanya terkait dengan mata pelajaran dalam hal kesulitan mengikuti, kesulitan melaksanakan tugas atau lainnya.

Pasal 19

Konsultasi dengan Wali Kelas

1.      Setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan wali/guru kelas.

2.      Layanan konsultasi dengan wali/guru kelas dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara siswa dan wali/guru kelas.

3.      Layanan konsultasi dengan wali/guru kelas terkait dengan berbagai masalah siswa di kelas siswa yang bersangkutan.

Pasal 20

Konsultasi dengan konselor

1.      Setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan konselor/guru BK.

2.      Layanan konsultasi dengan konselor dapat dilakukan setiap saat selama konselor masih dapat melayani.

3.      Layanan konsultasi dengan konselor terkait dengan berbagai masalah siswa di kelas, di sekolah, maupun masalah pergaulan siswa yang bersangkutan.

4.      Setiap siswa berhak mendapat layanan pembinaan prestasi dari konselor

BAB VII

HAK SISWA BERPRESTASI

Pasal 21

1.      Setiap siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik berhak mendapat penghargaan.

2.      Penghargaan siswa berprestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 22

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

	Ditetapkan di	:	Kediri
	Pada tanggal	:	16 Juli 2018
	Kepala Madrasah,
	ANA MUSTAQIMATUDINA, M.PD.I NIP.

Link Download : disini